Undang-undang Praktek Kefarmasian is urgently required !

2 02 2020

Dear all,

Udah lama bangeet ngga pernah menulis di blog saya ini. Maafkeun, yah Blog, kamu tersisihkan. Tapi dengan hiruk pikuk yg ramai di dunia kefarmasian, saya jadi ingat kamu lagi, Blog.. yg udah bertahun-tahun menemani saya mengekspresikan buah pikiran dalam tulisan. Saat ini saya akan meneruskan tulisan saya di FB kemarin, terkait isu yg sama.

Tulisan saya terkait PMK 3/2020 dan UU RS no 44 th 2009  di laman Face Book saya kemarin menyatakan bahwa “ Jadi kalau mengacu UU ini, memang harus diterima bahwa tenaga medis dan penunjang medis disebut secara terpisah dari tenaga kefarmasian. Maka mungkin dengan dasar ini, semua yang diluar tenaga medis dan penunjang medis disebut sebagai non-medis, termasuk Farmasi”. Ternyata tulisan ini mengundang “protes” sejawat yang menganggap saya menggiring opini publik utk menerima bahwa Apoteker adalah tenaga non-medis.

Hehe… wait, …  coba yuk kita belajar membaca dan menelaah dengan hati-hati, berpikir secara systematis, dan jangan mudah diprovokasi. Daripada bikin tulisan-tulisan yang membakar, saya prefer mencermati dan bicara hati-hati. Jangan sampai salah bicara, karena akan dibaca oleh banyak orang. Tentu saya berada dalam posisi bahwa Apoteker harus punya tempat dalam pelayanan kesehatan, yang disebut pelayanan kefarmasian. Apoteker juga disebut sebagai tenaga kefarmasian. Demi bisa menulis yang berdasarkan data, terpaksa deh week end ini saya liburan bersama UU RS, UU tenaga Kesehatan, dan beberapa Permenkes hehehe… karena penasaran juga.

              Ada dua UU terkait yang perlu diacu ketika membahas ini, yaitu UU ttg RS no 44 th 2009 dan UU ttg Tenaga Kesehatan no 36 th 2014. Dan satu lagi adalah keputusan Mahkamah Konstitusi no 82/PUU-XIII/2015 tentang Tenaga Medis, yang merupakan hasil uji materi terhadap UU no 36 th 2014.

  1. Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi tsb, tenaga medis adalah dokter dan dokter gigi, dan ini terlepas dari definisi tenaga kesehatan yang ada pada UU Nakes no 36 th 2014. Jadi jelas, Apoteker bukan tenaga medis.
  2. Menurut UU Nakes no 36/2014 pasal 11, yang termasuk tenaga kesehatan (diluar tenaga medis) adalah psikolog klinis, kebidanan, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, keterapian fisik, keteknisian medis, kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Pada ayat 6 disebutkan bahwa yg termasuk tenaga kefarmasian adalah Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian (TTK). Jadi, Apoteker adalah tenaga kesehatan, yaitu tenaga kefarmasian.
  3. Pada UU RS no 44 th 2009 pasal 12, disebutkan bahwa Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga nonkesehatan. Di sini muncul istilah tenaga medis dan penunjang medis, yang disebut secara terpisah dengan tenaga kefarmasian.

Apakah Apoteker adalah tenaga medis ? Tentu bukan. Nah, di sini saya memang kurang paham mengapa penggolongannya ketika dituangkan ke dalam PMK 3/2020  pasal 7 kemudian hanya menjadi 3 golongan pelayanan, yaitu : Pelayanan medik dan penunjang medik; pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan non-medik, dimana pelayanan farmasi dimasukkan ke dalam pelayanan non-medik. (Note: mungkin ini yg bisa ditanyakan kepada penyusun PMK 3/2020 utk klarifikasinya)

Pertanyaannya, benar tidak kalau Apoteker adalah tenaga non-medik (bukan medik) ? Benar, karena definisi tenaga medis sudah jelas. Berarti pelayanannya bisa disebut pelayanan non-medik dong? Iya kalau berdasar definisi tadi. Lha terus?

Pertanyaan berikutnya, perawat dan bidan itu tenaga medis bukan? Ya bukanlah, mereka kan bukan dokter atau dokter gigi. Lha kok pelayanan mereka tidak disebut sebagai pelayanan non-medik, padahal kan bukan tenaga medik ? Lha sejawat bidan dan perawat itu punya definisi yang jelas  tentang pelayanannya, yang dituangkan dalam Undang-Undang Keperawatan (UU no 38 th 2014)  dan Undang-undang Kebidanan (UU no 4 th 2019).

Farmasi kan punya PP 51 th 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian ? Ya memang, dan dari sinilah kemudian diturunkan beberapa PMK tentang Standar Pelayanan kefarmasian, baik utk di RS (no 72 th 2016), Apotek (no 73 th 2016), dan di Puskesmas ( no 74 th 2016). Tapi nampaknya PP dan PMK-PMK ini sebagian masih menjadi sekedar kertas putih berisi peraturan, di mana pelaksanaannya masih sangat bervariasi. Fakta kenyataannya di lapangan masih banyak praktek-praktek yg kurang ideal oleh seorang Apoteker, yang menjadikan peran Apoteker menjadi kurang terasakan. Masalah eksistensi Apoteker ini seperti masalah klasik yang masih menjadi PR besar sampai sekarang.

Nah, barangkali dengan adanya UU Kefarmasian, maka posisi Apoteker akan menjadi lebih kuat dasar hukumnya. Karena itu, situasi carut marut saat ini hendaklah dijadikan momentum utk dapat mendorong atau mempercepat ditetapkannya UU Praktek Kefarmasian yang menjadi payung hukum bagi pelayanan kefarmasian, sehingga tidak lagi disebut sebagai pelayanan non-medik. UU praktek kefarmasian harus disusun yang benar-benar mengayomi semua Apoteker dan tenaga kefarmasian, jangan justru menjadi pembatas dan pemberat. Saya paham sekali tidak mudah menyusunnya… pastinya penuh darah dan air mata …..  klo saya sih cuma bisa omong doang hehehe… Mari kita dukung dan bantu siapapun yang sedang menyiapkan/mereview Rancangan UU Praktek Kefarmasian, dengan masukan yang konstruktif dan doa 😊

Dan yang perlu dingat adalah bahwa setiap ketetapan ada konsekuensinya. Jika memang ingin dianggap professional, jangan hanya minta hak dan dihargai, tetapi tunjukkan dulu kinerja kita. Mengutip pepatah Jawa “ goleko jeneng, tembe jenang”. Menurut mbah Google Translator, jeneng = nama, jenang = sejenis makanan Jawa yg sering dihidangkan saat pesta pernikahan jawa, yg mengandung arti harta atau kekayaan. Jadi, carilah nama dulu agar dikenal. Caranya? Lakukan semua tanggung-jawab sebagai Apoteker sebaik-baiknya, orang nanti akan mengenal … oh Apoteker A itu sangat aktif dan perhatian dengan pasien.. oh Apoteker B itu sangat fasih tentang obat dan bisa diajak diskusi oleh dokter.. oh Apoteker C itu sangat baik ketika memberikan konseling, dll. Setelah dikenal (karena kinerjanya), maka pasti akan mudah mendapatkan kepercayaan, kedudukan, peran, dalam hal ini adalah mendapt “jenang”.

Begitulah, sekedar pendapat… Mohon maaf jika kurang berkenan.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: